GpC9BUW8TUA9Tfr6BSM0GpOpGY==
Berita
Terkini

TAJUK RENCANA: Menjaga Warisan Demokrasi dari Politisasi Identitas Menjelang Pilkada 2026

Tajuk Rencana: Ujian berat menanti kohesi sosial kita jelang Pilkada Serentak 2026. Redaksi menyoroti pentingnya kedewasaan politik digital.
Ukuran huruf
Print 0

JAKARTA, Sabhawana.Online – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2026 yang kian mendekat bukan sekadar ritual politik lima tahunan untuk memilih pemimpin baru di tingkat daerah. Lebih dari itu, momentum ini merupakan ujian krusial bagi ketahanan sosial dan kedewasaan berdemokrasi bangsa kita, terutama di tengah derasnya arus informasi digital yang berpotensi memecah belah arus akar rumput.

Sikap redaksi mengenai polarisasi politik siber di Pilkada 2026
Komitmen bersama seluruh elemen bangsa diperlukan untuk menjaga keadaban ruang digital selama tahapan Pilkada Serentak 2026. Editor/Sabhawana.online

Kita tidak bisa menutup mata bahwa dalam beberapa kontestasi politik terakhir, ruang publik kita kerap kali dikotori oleh residu polarisasi yang tajam. Penggunaan sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagai komoditas politik terbukti menjadi jalan pintas yang merusak tenun kebangsaan. Ironisnya, strategi usang ini acap kali diamplifikasi oleh algoritma media sosial yang lebih memprioritaskan viralitas ketimbang validitas fakta.

Redaksi Sabhawana.Online memandang bahwa para elite politik dan tim sukses memiliki tanggung jawab moral tertinggi untuk menghentikan praktik fabrikasi kebencian ini. Kampanye hitam dan pembunuhan karakter berkedok kebebasan berpendapat tidak boleh lagi diberi ruang. Sudah saatnya panggung Pilkada diisi oleh adu gagasan yang substansial mengenai tata kelola daerah, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas pendidikan lokal.

Masyarakat sebagai pemilih juga dituntut untuk lebih selektif dan memiliki daya kritis yang tinggi dalam menyaring informasi. Literasi digital bukan lagi sekadar slogan di atas kertas, melainkan perisai utama warga negara agar tidak mudah dimanipulasi oleh hoaks yang sengaja diproduksi untuk memancing emosi publik. Saring sebelum sharing harus menjadi budaya baru yang melekat pada setiap jemari pengguna gawai.

Penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, beserta aparat penegak hukum harus bertindak progresif dan tanpa pandang bulu dalam menindak setiap pelanggaran digital. Ketegasan regulasi di ruang siber akan memberikan sinyal kuat bahwa negara tidak kalah oleh aktor-aktor pemecah belah yang ingin meraih kekuasaan dengan mengorbankan stabilitas nasional.

Demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh subur di atas tanah yang dipenuhi oleh nalar sehat dan rasa saling menghormati. Mari kita jadikan Pilkada Serentak 2026 sebagai pembuktian sejarah bahwa kemajemukan bangsa ini adalah sebuah berkah kekuatan, bukan titik lemah yang bisa dieksploitasi demi syahwat politik sesaat.

TAJUK RENCANA: Menjaga Warisan Demokrasi dari Politisasi Identitas Menjelang Pilkada 2026
Baca Juga
Baca selengkapnya

0Komentar

Tautan berhasil disalin